Eggi Sudjana Laporkan Presiden Jokowi Dan Sri Mulyani Ke KPK

Ahad, 16 Desember 2018

Faktakini.com, Jakarta - Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kerugian dari pembengkakan utang negara.

Ketua Dewan Pertimbangan PPMI, Eggi Sudjana mengatakan, salah satu pihak yang dlaporkan adalah Presiden Joko Widodo.

"Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno. Itu jelas," ujar Eggi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (12/12).

Eggi menyebutkan bahwa dalam catatan yang dia pegang, hingga saat ini utang negara sudah mencapai angka Rp. 5.250 triliun.

Dia menjelaskan ada tiga indikasi dari korupsi yang menjadi tugas KPK. Pertama, perbuatan melawan hukum, kedua memperkaya diri dan atau orang lain, korporasi atau kelompok dan ketiga merugikan negara.

Menurut Eggi, utang negara yang sudah melampaui batas normal dan sudah masuk kategori korup. Setidaknya, pemerintah melanggar ketentuan undang-undang terkait utang negara maksimal 30 persen terhadap pendapatan domestik bruto.

"Kita minta KPK tolong hitung kerugian negara dari utang Rp. 5.250 triliun, ini besar sekali," tutup Eggi.

Sumber: Rmol.co

8 Responses to "Eggi Sudjana Laporkan Presiden Jokowi Dan Sri Mulyani Ke KPK"

  1. S7..tdk ada yg kebal hukum di Negara ini....!!

    BalasHapus
  2. Kalau memang terbukti seorang PRESIDEN melakukan tindakan melawan hukum seperti KORUPSI atau MERAMPOK UANG RAKYAT maka sudah selayaknya diberikan efek jera berupa hukuman yang berlaku di negara ini sesuai UU.

    BalasHapus
  3. Kalau memang terbukti seorang PRESIDEN melakukan tindakan melawan hukum seperti KORUPSI atau MERAMPOK UANG RAKYAT maka sudah selayaknya diberikan efek jera berupa hukuman yang berlaku di negara ini sesuai UU.

    BalasHapus
  4. ga segampang cocot berbicara mas..

    BalasHapus
  5. Berusaha itu wajib,daripada ngedumel di belakang atw di medsos,mending bawa ke KPU untuk melakukan pembuktian,sambil Berdo'a jgn lupa...semoga LPJ nya tidak Masuk Angin.

    BalasHapus
  6. Kebanyakan Orang2 selalu membandingkan hutang dengan GDP. tanpa mau membandingkan dengan kemampuan membayar hutang.. iya benar bahwa hutang masih Aman karena masih dibawah 60% dari GDP tapi jangan lupa bahwa kemampuan membayar utang atau Defisit Neraca Pembayaran juga diatur oleh undang undang yaitu 3% dari GDP.. sekarang silahkan jawab, berapa persen Defisit Neraca Pembayaran.? Sepertinya sudah diatas 3% dari GDP. Dan itu sudah melanggar undang undang. DPR harusnya memanggil Menkeu untuk mempertanggung jawabkan ini..

    BalasHapus
  7. Bikin status sendiri,aploud-aploud sendiri,baca-baca sendiri,dan komen-komen sendiri,��‍♂️bagusnya tu dimana coba��‍♀️

    BalasHapus

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel