Jeger! Siapapun Yang Sebut HTI Ormas Terlarang, Langsung Disomasi Yusril

Sabtu, 3 November 2018

Faktakini.com, Jakarta -
Tak main-main dan sudah beliau umumkan dan beri peringatan secara terbuka, Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra SH MSc mengancam akan menggugat semua pihak yang menyatakan HTI sebagai organisasi terlarang. Yusril berargumen, proses hukum kasasi HTI masih berjalan di Mahkamah Agung (MA).

"Jadi penegasan, yang menegaskan HTI itu adalah organisasi terlarang itu tidak ada dasar hukum. Kalau besok ada pihak-pihak mengatakan begitu, kami akan kasih somasi," kata Yusril di kantornya kawasan Casablanca, Jakarta Selatan, Jumat, 2 November 2018.

Yusril mempertanyakan dasar pihak tertentu yang menuduh HTI sebagai organisasi terlarang. Menurutnya, pemerintah hanya menyatakan mencabut izin HTI sebagai sebuah organisasi. Lalu, saat ini sedang dalam proses upaya hukum kasasi di MA atas keputusan pemerintah tersebut.

"Tidak ada pernyataan atau keputusan yang mengatakan HTI adalah organisasi terlarang," ujar pakar Hukum Tata Negara itu.

Menurut Yusril, hanya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan underbow-nya yang tegas dinyatakan sebagai organisasi terlarang melalui TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Namun, beda dengan HTI.

"Atas dasar apa anda mengatakan HTI organisasi terlarang. Apa maksud anda mengatakan HTI seperti PKI. Jadi kami akan bersikap tegas karena tidak ada dasar hukum kita tunjukkan bukti-bukti hanya PKI yang dinyatakan partai terlarang," jelasnya.

Yusril menjelaskan, di Indonesia, ada organisasi masyarakat yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Kata dia, HTI adalah ormas berbadan hukum 'perkumpulan' atau vereniging yang didaftarkan di Kemenkumham. "Status badan hukumnya itulah yang dicabut," sebutnya. (ase)

Sumber: Viva

1 Response to "Jeger! Siapapun Yang Sebut HTI Ormas Terlarang, Langsung Disomasi Yusril"

  1. Pak Yusril ini meributkan kata 'terlarang', kita jangan bingung. Yang pasti HTI sudah dibubarkan karena melanggar undang-undang yaitu bertentangan dengan Pancasila. Tidak ada tempat untuk khilafah di Indonesia, Indonesia negara beragama tapi bukan milik satu agama.

    BalasHapus

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel